BANDUNG - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan di awal tahun sehingga program pendidikan berlangsung sesuai target.
"Tahun 2009 dana BOS yang tidak terserap mencapai Rp 70 miliar sehingga ada program yang tidak terlaksana," ujar wakil ketua komisi E Budi Hermansyah saat menjadi narasumber Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Hotel Horison, Kamis (14/4/2010).
Budi menyesalkan tidak terserapnya dana BOS yang berimbas pada kualitas pendidikan. Dia menuturkan, indeks pendidikan tahun 2009 hanya meningkat 0,23 poin, padahal target tahun 2013 mencapai indeks sebesar 88,58 poin, sedangkan sekarang baru mencapai 80,58 poin.
Menurut Budi, tidak terserapnya dana BOS karena lambatnya proses pencairan di pertengahan tahun, bahkan ada beberapa kabupaten/kota mendapatkan dana BOS pada akhir tahun.BSE
Selain soal BOS, Budi juga mempertanyakan program pengadaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) gratis yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 275 miliar. Kenyataannya, masih banyak pelajar tidak mendapatkan buku gratis tersebut.
"Hasil kunjungan ke beberapa daerah, kami banyak mendapatkan laporan masih banyak pelajar yang tidak mendapatkan BSE yang sangat dibutuhkan," ujar Budi.
Asisten Kesra Pemprov Jabar Pery Soeparman mengakui jika proses pencairan dana BOS terlambat dan tidak dapat terserap secara keseluruhan karena berbelitnya proses pencairan yang harus melalui kas daerah masing-masing kabupaten/kota.
"Aturan pemerintah pusat tidak bisa langsung mengucurkan ke sekolah-sekolah. Daripada bermasalah dengan pelanggaran aturan, lebih baik proses pencairan terlambat," ujar Pery.
Pery mengatakan pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar dana BOS di masa mendatang langsung ke rekening sekolah, tidak melalui kas daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
your coment here !!